Sejak pertemuan G20 di Toronto, Kanada, Indonesia konsisten memperjuangkan perlunya akses keuangan bagi usaha kecil dan mikro atau financial inclusion. Tema ini mewakili banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga pembahasan tidak melulu pada masalah sistem keuangan global (global financial system) yang terbukti membuat gejolak dunia seperti sekarang ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini ketika meng-update perkembangan agenda selama dua hari awal di Meksiko. Penjelasan ini diberikan seusai Presiden menerima PM Jepang Yoshihiko Noda, di Hotel Sheraton Hacienda del Mara, Los Cabos, Selasa (18/6) pagi waktu setempat.

“Saya selalu menjadikan isu financial inclusion ini sebagai topik utama bagi Indonesia karena hal ini mewakili negara-negara berkembang, bahkan juga emerging countries,” kata Presiden SBY.

Menurut Presiden SBY, selama ini isu yang mengemuka dalam G20 selalu bagaimana menyehatkan perekonomian dunia melalui sistem keuangan global yang sehat. Isu-isu ini lebih terkait dengan usaha-usaha besar dan perbankan dunia. Kepentingan negara-negara berkembang seringkali terabaikan. “Ada satu wilayah yang terlupakan, yaitu akses dari usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan permodalan,” SBY menambahkan.

Indonesia sendiri sudah sejak lama memiliki sistem keuangan yang memberikan akses permodalan bagi usaha kecil ini. Pada tahun 2007, pemerintah meningkatkan kebijakan tersebut dengan jaminan atau garansi pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya, pertama, agar UMKM lebih memiliki akses terhadap permodalan.

Aspek kedua dari financial inclusion ini, masyarakat bisa mendayagunakan uangnya dengan baik, seberapapun uang yang dimilikinya.”Bagaimana rakyat kita, terutama yang berpenghasilan rendah dan sangat rendah, bisa menabung dengan cara yang mudah dan murah, seberapa pun uang yang dimiliki,” Presiden menjelaskan. Jika kelompok ini meminjam uang ke bank, juga harus dengan cara yang murah dan mudah.

Aspek ketiga adalah keadilan. Harus ada keseimbangan alokasi dana perbankan bagi kelompok usaha besar dengan UMKM. “Tidak adil kalau lebih banyak yang dialirkan kepada usaha besar, sementara usaha mikro dan kecil sebagai penyangga ekonomi kita tidak mendapatkan aliran dana,” SBY mengingatkan.

Presiden kemudian menjelaskan bahwa kredit macet atau non-performing loans (NPL) sektor mikro selama ini sangat kecil, kurang dari 2 persen. Ketika Indonesia terkena dampak krisis global lalu, sektor mikro ini menjadi salah satu penyangga ekonomi kita.

Mengingat pentinganya financial inclusion inilah kemarin Presiden SBY menandatangani deklarasi bersama Presiden Meksiko Felipe Calderon dan Presiden Cile Sebasrian Pirera. Presiden SBY juga kemudian bertemu Putri Maxima, Utusan Sekjen PBB untuk Financial Inclusion, untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi.

Indonesia sudah punya model sendiri dalam sistem keuangan inklusi ini. Namun, tidak ada salahnya saling menimba pengalaman dan juga agar lebih didengar di dunia.(*/)