Nusa Dua, BALI – Tak kenal surut memperjuangkan keberterimaan produk CPO dan karet sebagai produk ramah lingkungan, Pemerintah Indonesia kini mendorong kuat usulan prakarsa baru dalam forum APEC yang akan memberi dampak positif lebih besar dari sekadar memasukkan CPO dan karet dalam APEC Environmental Goods List atau EG List.

Lobi yang intensif baik secara bilateral maupun regional dalam pertemuan APEC sudah digelar sejak bulan Juni 2013, didukung oleh asosiasi minyak sawit, karet dan kertas dan bubur kertas, KADIN dan ABAC Indonesia untuk meluncurkan prakarsa Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development and Poverty Alleviation.

“Dengan proposal ini kita ingin mendorong penurunan tarip pada tahun 2015 atas produk-produk yang berkontribusi terhadap pertumbuhan yang sustainable dan inklusif yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan di pedesaan dan membantu mengentaskan kemiskinan. Produk seperti minyak sawit, karet, kertas, produk organik dan rotan misalnya, jelas memenuhi parameter tadi,” ucap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memberikan penjelasan menjelang pertemuan para menteri APEC di Laguna Hotel Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10).

Peningkatan perdagangan produk-produk yang memenuhi parameter di atas akan memiliki dampak positif pada lingkungan karena penduduk di kawasan pedesaan akan lebih memahami dan menghargai manfaat ekonomis dari kelestarian lingkungan hidup di sekitar mereka dan akan ikut terdorong untuk memeliharanya secara swakarsa.

Proposal ini juga sangat sejalan dengan tema dan prioritas APEC tahun ini di bawah ketetuaan Indonesia, yaitu ‘Kawasan Asia-Pasifik yang Berdaya-tahan sebagai Mesin Pertumbuhan Dunia’ yang memberikan fokus pada agenda liberalisasi dan fasilitasi berdimensi pembangunan, pemerataan dan keadilan.

Pada tahap awal, diusulkan agar APEC Policy Support Unit atau PSU melakukan kajian untuk mengoperasionalkan empat parameter di atas. Berdasarkan kajian PSU tersebut, ekonomi APEC dapat mengusulkan produk-produk unggulannya untuk kemudian disaring berdasarkan parameter atau modalitas yang disepakati.

“Ini jelas merupakan pendekatan yang lebih konseptual sifatnya karena kita tidak hanya mengejar penurunan tarip seperti pada EG List tetapi juga mengupayakan dampak positif bagi masyarakat pedesaan di mana produk-produk pilihan tersebut dihasilkan,” imbuh Gita.

Bila APEC EG List yang disepakati tahun lalu di Vladivostok sangat didominasi oleh produk-produk industri atau manufaktur, gagasan Indonesia ini secara alamiah akan tertuju pada produk-produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan yang memenuhi empat parameter tadi.

“Berbeda dari produk-produk EG List yang hanya difokuskan pada pengurangan tarip bea masuk, produk yang memenuhi parameter yang ditentukan dalam prakarsa ini tidak saja akan menikmati penurunan tarip tetapi juga akan berkontribusi kepada upaya pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan,” tambahnya.  (*)