Opsi pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diajukan pemerintah mulai tahun depan kepada seluruh mobil berplat hitam disinyalir justru akan merugikan masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha memaparkan jika pembatasan BBM tersebut akan cukup memukul pemilik kendaraan berplat hitam yang menggunakan kendaraannya untuk operasional usaha apalagi jenis usaha kecil dan menengah (UKM) dimana awalnya membeli BBM dengan harga Rp4500 per liter berubah menjadi Rp6700-an per liter. “kenaikannya sekira 50 persen Dan bayangkan jika pengguna mobil berplat hitam adalah pemilik UKM dan sebagainya,” ucapnya saat dihubungi okezone, di Jakarta, Selasa (7/12/2010).

Menurutnya, jika pemilik mobil berplat hitam tersebut adalah pelaku UKM dan sejenisnya, maka otomatis beban biaya produksi akan naik. Dan hal itu akan mempengaruhi kenaikan harga untuk barang-barang yang di produksi. Sementara itu, mengenai pemberian BBM bersubsidi kepada kendaraan umum berplat kuning juga tidak bisa digeneralisir. Pasalnya mobil berplat kuning banyak sekali jenisnya dan tidak semuanya layak menikmati BBM bersubsidi. Dirinya mencontohkan taksi seperti alphard juga merupakan mobil berplat kuning. Taksi eksklusif itu akan menikmati subsidi BBM tersebut.

Dan tidak menutup kemungkinan adanya pengoplosan BBM. “Enggak mungkin setiap satu SPBU dijaga oleh satu polisi kan?” ungkapnya lagi. Oleh karena itu pemerintah hendaknya tidak tergesa-gesa dalam mengatasi masalah pembatasan BBM tersebut. “Boleh dengan cara mengadakan survei ketahanan ekonomi, market mana yang cocok untuk pemberlakuan BBM ini,” tandasnya. Pemerintah memang menyiapkan dua opsi pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diajukan pemerintah, Menteri ESDM Darwin Z Saleh menegaskan bahwa opsi pelarangan konsumsi BBM bersubsidi bagi seluruh kendaraan pribadi (plat hitam) lebih mudah dilaksanakan di lapangan serta dapat menghemat anggaran lebih besar.”Opsi yang melarang semua mobil plat hitam membeli BBM subsidi, tentu lebih besar penghematannya dan pelaksanaannya lebih mungkin (mudah),” ujar Darwin.

Sebagaimana diketahui, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah mengemukakan bahwa pemerintah menyiapkan dua opsi penghematan BBM bersubsidi yang membutuhkan pertimbangan DPR yaitu pertama, semua mobil plat hitam dilarang menggunakan BBM subsidi.

Kedua, semua mobil plat hitam dengan tahun pembuatan tahun 2005 ke atas dilarang menggunakan BBM subsidi.Sementara itu, terkait waktu pelaksanaan yang rencananya akan dilakukan mulai 1 Januari 2011, menurut Darwin, pemerintah bersemangat melakukan hal ini namun tentunya harus dibicarakan dengan DPR terlebih dahulu.

Dirinya berpendapat bahwa kebijakan penghematan BBM bersubsidi harus dilakukan untuk menghemat uang negara serta mempertajam sasaran yaitu hanya pihak-pihak yang berhak saja yang dapat menikmati BBM bersubsidi.

-okezone