Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar meminta pemerintah untuk lebih mengoptimalkan lembaga pembiayaan ekspor. Terlebih selama ini banyak usaha kecil menengah (UKM) yang berpotensi ekspor, terkendala dengan masalah pembiayaan dan sistem pembayarannya.

“Pemerintah perlu mengoptimalkan lembaga pembiayaan ekspor, karena banyak UKM yang terkendala modal kerja,” jelas Iwan Gunawan, Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Kemitraan dan UMKM, Senin (21/11)

Menurut Iwan, UKM di Jabar memiliki banyak produk potensial untuk diekspor. Namun demikian selama ini mereka terkendala permodalan sehingga potensi tersebut menjadi terhambat. Tidak hanya itu, pemahaman pelaku UKM dalam sistem pembayaran ekspor-impor pun masih kurang. Sehingga hal tersebut perlu dikembangkan.

“Pemahaman pelaku UKM untuk sistem pembayaran ekspor masih kurang, sehingga harus didorong pemerintah. Jangan sampai masalah sistem pembayaran menjadi hambatan UKM dalam mengembangkan usahanya,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, UKM yang memiliki potensi ekspor sering mengalami kendala. Baik dalam pembiayaan, tenaga kerja ataupun lainnya. Namun demikian hal yang biasa dialami adalah masalah pemenuhan kapasitas, kontinuitas, dan sistem pembayarannya.

“Biasanya para buyer meminta kapasitas yang cukup besar dengan kontinuitas yang terjamin. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu ada jejaring UKM yang memproduksi barang sejenis sehingga permintaan pun dapat tercapai. Dan yang jelas pemerintah harus ikut mendorongnya,” jelasnya.

Sementara itu, Soleh Yusuf, salah seorang pengusaha sepatu dari Cimahi mengatakan, permodalan dan tenaga kerja memang menjadi kendala bagi para perajin dalam memenuhi permintaan ekspor. Terlebih permodalan para UKM sendiri sangat terbatas, begitu juga tenaga kerjanya.

Dikatakan Soleh, baru-baru ini dirinya mendapat order untuk pemesanan sepatu dari dua perusahaan besar di Malaysia, yaitu Naidin dan Ukhuwah. Hal itu didapatnya setelah mengikuti pameran Trade Expo di Kemayoran Jakarta. Naidin meminta pesanan rutin dengan jumlah sepatu 3.000 pasang/bulan. Sementara Ukhuwah meminta 20.000 pasang dengan jumlah yang tidak dibatasi.

“Sepertinya kita hanya bisa memenuhi permintaan dari Ukhuwah karena mereka membutuhkan sepatu kantoran yang biasa kita kerjakan. Sedangkan untuk Naidin kita belum bisa memenuhi karena terkendala model yang diinginkan, serta keterbatasan pembiayaan dan tenaga kerja yang kita miliki,” katanya.

Saat ini, lanjut Yusuf, kapasitas produksinya hanya sekitar 1.000 pasang/bulan. Untuk memenuhi permintaan ini pihaknya akan bekerja sama dengan para perajin lain, seperti di Cibaduyut, Pasirjambu, Ciwidey, dan lainnya.