Jakarta – Ancaman penghentian anggaran di Amerika Serikat –diistilahkan dengan shutdown— bisa menimbulkan implikasi baru bagi perekonomian dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan jajaran kabinet untuk terus mengikuti perkembangan domestik dan global yang akan mempengaruhi perekonomian kita.

“Begitulah, karena (Ameriksa Serikat) ekonomi terbesar dunia, dollar itu dimana berada tidak bebas dari kebijakan moneter Amerika. Kita harus mengikuti dinamika perkembangan di negara itu dan negara lain,” kata SBY saat mengantar rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (1/10) sore.

Rapat yang dimulai pukul 15.00 WIB ini dihadiri Wapres Boediono dan hampir seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini membahas evaluasi dan implementasi paket kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Perkembangan situasi kawasan dan dunia seperti ini sangat penting untuk terus diikuti. Saat ini saja banyak negara emerging market, termasuk negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), belum sepenuhnya bisa mengatasi krisis lalu. Demikian juga dengan negara-negara seperti Indonesia dan Turki. “Semua masih bekerja keras mengatasi masalah ini,” jelas SBY.

Presiden juga meminta jajaran kabinet selalu mengikuti pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan aspek lain yang mempengaruhi stabilitas harga dan defisit negara. “Mari secara tegas dan tekun kita mengamati apa yang ada di negara sendiri dan dunia agar langkah yang dilakukan bisa dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kronologi Shutdown

Kisruh anggaran AS, yang berakhir dengan penutupan sebagian aktivitas Pemerintah AS untuk pertama kali dalam 17 tahun terakhir, dimulai dari surat Menteri Keuangan AS Jack Lew pada awal tahun ini ke Ketua DPR AS John Boehner. Dalam surat itu, Lew mengatakan, Pemerintah AS butuh utang baru untuk melanjutkan program anggaran pemerintah.

Untuk menaikkan pagu utang AS, pemerintah harus mendapat persetujuan Kongres, yakni DPR AS dan Senat AS. Persetujuan Kongres itu selanjutnya dieksekusi Pemerintah AS lewat penerbitan surat utang.

Persoalan menjadi pelik karena dua komponen Kongres tersebut dikuasai partai berbeda. DPR AS dikuasai Partai Republik yang tidak suka dengan program-program Obama, sementara Senat dikuasai Partai Demokrat yang pro-Obama.

Salah satu program Obama yang tidak disukai republiken adalah program Obamacare, sebutan bagi UU Pelayanan Kesehatan Terjangkau (Affordable Care Act), yang bertujuan membuat jutaan warga AS bisa menjangkau layanan kesehatan.

Sebagai salah satu pemilik hak budgeter, DPR AS bersikeras hanya akan mengizinkan kenaikan pagu utang AS jika Obamacare ditunda sedikitnya selama setahun. Sebaliknya, Senat tak setuju dengan syarat tersebut. Hingga Senin, kesepakatan tak kunjung tercapai, yang memicu penutupan sementara layanan Pemerintah AS mulai hari Selasa.

Di Jakarta, Kedutaan Besar AS menyatakan akan tetap beroperasi seperti biasa meski sebagian operasi kantor-kantor pemerintah di AS dihentikan terkait dengan penutupan sementara itu.

Dalam pernyataan yang dipasang di laman resminya, Kedubes AS menyebutkan, layanan konsuler, seperti pengeluaran visa dan paspor, serta layanan penting bagi warga AS di luar negeri tetap beroperasi 100 persen. Hal itu dimungkinkan karena beragam layanan konsuler itu menarik biaya tersendiri dari orang-orang yang membutuhkan.