Sumbangan sektor usaha kecil menengah (UKM) terhadap perekonomian nasional mencapai 53,32 persen. Sayang, dari sisi kebijakan, pemerintah justru makin tidak ramah pada UKM.

Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Supriyanto mengatakan, peran UKM dalam struktur perekonomian nasional tak perlu diragukan lagi. “Pada 2009, 53,32 persen produk domestik bruto (PDB) yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi, disumbang oleh sektor UKM,” ujarnya saat workshop BPS di Bandung, Sabtu, 13 November.

Data BPS menunjukkan, pada 2009, komposisi PDB nasional tersusun dari UKM sebesar 53,32 persen, kemudian usaha besar 41,00 persen, dan sektor pemerintah 5,68 persen. “Dalam lima tahun terakhir, UKM memang menunjukkan kekuatannya sebagai penopang perekonomian nasional,” katanya.

Sebagai perbandingan, survei yang pernah dilakukan Citibank mendapatkan angka kontribusi sektor UKM terhadap PDB 2009 mencapai 55,56 persen. Riset Citibank selama periode 2005-2008 juga menunjukkan, jumlah unit UKM mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 8,16 persen per tahun.

Adapun jumlah pelaku UKM pada 2012 diprediksi mencapai 4.479.132 unit. Estimasi pertumbuhan pelaku usaha tersebut mencerminkan bahwa setiap pertumbuhan satu persen PDB akan menciptakan 42.797 pelaku usaha baru di Indonesia.

Supriyanto mengakui, dari sisi lapangan usaha, pelaku UKM mendominasi sektor pertanian, jasa-jasa, dan perdagangan. Data menunjukkan, dari total usaha yang bergerak di sektor pertanian, 95,7 persen diantaranya berasal dari UKM, dan hanya 4,28 persen yang berasal dari usaha besar. Demikian pula di sektor jasa-jasa yang 95,76 persen diantaranya adalah pelaku UKM. “Bahkan, di sektor perdagangan, UKM mendominasi dengan 96,32 persen,” terangnya.

Adapun usaha besar menunjukkan dominasinya di sektor pertambangan dengan komposisi 84,80 persen serta sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 92,96 persen. “Wajar memang, sebab kita tahu sektor pertambangan serta listrik, gas, dan air adalah sektor usaha yang padat modal dan padat teknologi. Jadi, sulit bagi UKM untuk bergerak di sektor itu,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Subagio Dwijosumono menambahkan, mulai 2011, BPS akan memberikan perhatian lebih dalam penyusunan data UKM. Karena itu, jika selama ini BPS hanya melakukan survei terhadap UKM setahun sekali, maka mulai tahun depan akan melakukan survei UKM tiap triwulan. Tujuannya agar data perkembangan UKM lebih akurat. “Ini penting mengingat besarnya kontribusi UKM terhadap PDB kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan mengatakan, pihaknya memiliki target besar untuk menggenjot kinerja UKM, sehingga pada tahun ini “kontribusi UKM terhadap PDB diharapkan bisa naik menjadi 60-65 persen. “Sektor prioritas yang akan dikembangkan adalah agribisnis, kelautan, dan kerajinan,” sebutnya.

Sayangnya, dari sisi kebijakan, pemerintah justru dinilai makin tidak ramah pada UKM. Paling tidak, ini tecermin dari hasil survei kemudahan usaha atau Doing Business 2011, Making a Difference for Entrepreneurs, yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC), anak usaha Bank Dunia.

Meski pemerintah menuding survei tersebut kurang obyektif, namun hasil yang menunjukkan penurunan peringkat Indonesia dari 115 pada 2010 menjadi 121 pada Doing Business 2011 harus tetap dicermati. Dari 9 penilaian Doing Business 2011, “Indonesia tercatat mengalami penurunan paling buruk dari sisi akses kredit untuk UKM. Adapun poin yang membaik adalah permulaan bisnis. (jpnn)

-Fajar News